Justin Whitehouse: ‘UAE Buka Peluang Bisnis bagi Crypto Fintech’
Mengapa Cryptonews Indonesia Dapat Dipercaya
Pengungkapan Iklan
Kami percaya pada transparansi penuh dengan pembaca kami. Beberapa konten kami menyertakan tautan afiliasi, dan kami mungkin menerima komisi dari kemitraan tersebut.
Menurut Justin Whitehouse, keputusan terbaru UAE untuk mengeluarkan cryptocurrency dan aset digital dari Undang-Undang PPN menunjukkan perubahan signifikan dalam sikap negara tersebut terhadap perkembangan crypto.
Sebagai pemimpin regional di bidang inovasi keuangan, UAE telah lama merancang infrastruktur yang menarik bagi perusahaan fintech dan crypto, dan amandemen ini semakin memperkuat daya tariknya.
Kejelasan regulasi yang diberikan oleh Otoritas Pajak Federal (FTA) menciptakan landasan bagi UAE untuk menjadi pusat utama crypto di dunia. Kini, para pelaku bisnis dapat menjalankan operasi di lingkungan yang stabil dan mendukung.
Untuk memahami dampak lebih dalam dari perubahan ini, kami mewawancarai Justin Whitehouse, Managing Director dan Kepala Pajak Tidak Langsung di Timur Tengah dari Alvarez & Marsal.
Dengan wawasannya, Whitehouse menjelaskan tantangan serta peluang yang timbul dari perubahan ini, dan menyajikan pandangan mendalam tentang bagaimana kebijakan baru ini dapat membentuk masa depan crypto dan fintech di UAE.
Kejelasan dan Kepastian: Jalur Dominasi UAE Melalui Pengecualian PPN
Di kalangan industri crypto, perlakuan pajak sering kali menjadi hal yang belum jelas, sehingga mempersulit keputusan bisnis.
Melalui amandemen dari FTA, sektor ini kini memiliki jalur regulasi yang jauh lebih pasti, yang menjadi langkah krusial bagi bisnis yang ingin beroperasi dengan keyakinan.
T: Apa dampak utama amandemen Undang-Undang PPN UAE terhadap industri crypto dan fintech di wilayah ini?
J: “Hasil utama bagi industri crypto adalah tercapainya kepastian dalam perlakuan pajak. FTA telah mengecualikan cryptocurrency dan aset digital dari PPN secara retroaktif, berlaku sejak PPN diperkenalkan di UAE pada 2018. Hal ini sempat menjadi perhatian serius bagi para operator, dan sekarang masalah ini telah diselesaikan.”
Perubahan ini sangat penting. Pengecualian retroaktif yang diberikan oleh FTA ini mengatasi ketidakpastian regulasi yang menghambat bisnis crypto terkait kewajiban PPN mereka.
Di dalam pasar yang sering bergejolak seperti crypto, kepastian tentang perlakuan pajak ini dapat menjadi stabilisator yang sangat berharga, membuat UAE semakin menarik bagi perusahaan-perusahaan crypto.
Meskipun pengecualian PPN meringankan sebagian beban pajak pada operasi crypto, hal ini juga menimbulkan pertanyaan: Apakah UAE akan berada di garis depan regulasi crypto global?
UAE telah mengambil langkah proaktif dalam memposisikan diri sebagai pemimpin dalam inovasi finansial dan teknologi. Pengecualian PPN ini selaras dengan visi jangka panjang UAE tersebut.
Kebijakan pengurangan hambatan bagi perusahaan crypto oleh UAE tidak hanya menarik investasi tetapi juga menunjukkan keterbukaan terhadap paradigma finansial baru.
T: Bagaimana perubahan ini selaras dengan kerangka regulasi UAE yang lebih luas untuk aset digital?
J: “Perubahan ini merupakan sinyal kuat bahwa UAE siap menyambut bisnis fintech crypto dan sejalan dengan kebijakan regulasi yang lebih luas yang sedang diterapkan di negara ini.”
Pengecualian PPN ini tidak sekadar perubahan pajak; ini adalah bagian dari langkah strategis yang lebih luas oleh UAE untuk mendukung dan mengembangkan aset digital.
Dalam beberapa tahun terakhir, UAE telah memperkenalkan sejumlah regulasi yang memberikan stabilitas bagi bisnis serta mendorong inovasi, seperti Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) dan kerangka Abu Dhabi Global Market (ADGM).
Baru-baru ini, Bank Sentral UAE (CBUAE) memberikan persetujuan awal untuk AED Stablecoin pada 14 Oktober, menjadikannya stablecoin yang diatur pertama dengan dukungan dirham di UAE.
Keselarasan ini menunjukkan bahwa UAE sedang membangun ekosistem yang kuat di mana fintech dan crypto dapat berkembang secara bertanggung jawab.
Pendekatan ini mengundang pertanyaan: Dengan kebijakan yang progresif ini, apakah UAE sedang menetapkan standar baru yang mungkin akan diikuti oleh negara-negara lain?
Menyeimbangkan Biaya dan Peluang: Pendekatan PPN UAE di Kancah Global
Meskipun pengecualian ini memberikan kepastian regulasi, hal ini juga berarti bahwa bisnis mungkin perlu memperhitungkan peningkatan biaya karena PPN atas pengeluaran tertentu tidak dapat diklaim kembali.
Secara praktis, hal ini dapat meningkatkan biaya bisnis, meskipun dalam skala yang minimal.
T: Apa tantangan dan peluang potensial bagi bisnis yang beroperasi di sektor crypto dan fintech akibat amandemen ini?
J: “Kerugian dari pengecualian adalah PPN atas biaya tidak dapat dikembalikan. UAE memiliki tarif PPN yang sangat rendah, tetapi hal ini berarti bahwa basis biaya untuk bisnis tersebut akan meningkat sebesar 5% pada pengeluaran terkait. Dari sisi peluang, hal ini memberikan kepastian perlakuan PPN bagi bisnis crypto yang beroperasi di UAE, yang dapat membuat UAE semakin menarik untuk dijadikan basis operasi. Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah terhadap industri ini.”
Pengecualian PPN ini berpotensi menjadi pedang bermata dua. Bisnis mendapatkan kejelasan, tetapi juga menghadapi sedikit peningkatan dalam struktur biaya.
Namun, tarif PPN di UAE relatif rendah, sehingga peningkatan ini kemungkinan besar tidak akan secara signifikan menghalangi perusahaan untuk beroperasi.
Sebaliknya, kepastian yang diberikan oleh perubahan ini dapat melebihi biaya tambahan, menarik perusahaan yang mencari lingkungan regulasi yang stabil.
Di sisi lain, kurangnya panduan yang jelas untuk operasi crypto yang lebih kompleks, seperti mining, menunjukkan masih ada beberapa aspek yang perlu disempurnakan untuk sepenuhnya mendukung kebutuhan industri ini.
Secara global, banyak negara masih berjuang dengan bagaimana memperlakukan pajak atas aset crypto, dengan sedikit yang mengambil sikap sejelas dan se-mendukung yang terlihat di UAE.
Pengecualian retroaktif ini menempatkan UAE di depan dalam menciptakan lingkungan pajak yang ramah untuk aset digital. Namun, tampaknya ada lebih banyak lagi yang perlu dieksplorasi.
T: Bagaimana perubahan ini dibandingkan dengan pendekatan regulasi yang diadopsi oleh yurisdiksi lain di Timur Tengah dan secara global?
J: “Perubahan ini mencolok karena sangat sedikit negara yang mengubah undang-undang pajak dasar mereka, terutama secara retroaktif. UAE adalah salah satu negara pertama di dunia dan di wilayah ini yang secara khusus memperhatikan kebutuhan industri ini.”
Langkah ini membedakan UAE di Timur Tengah dan menyoroti posisinya sebagai pelopor dalam lingkup global.
Meskipun negara-negara lain mungkin akan mengikuti, keunggulan awal UAE mungkin memungkinkan negara ini membentuk praktik terbaik dalam perlakuan PPN atas aset digital.
Pendekatan progresif ini berpotensi menjadi model bagi negara lain, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kebijakan regional dan global yang lebih luas.
Implikasi Jangka Panjang: Jalan Menuju Pertumbuhan Industri
Pengecualian PPN ini memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan sektor fintech dan crypto di UAE, dengan implikasi luas bagi industri terkait dan sektor-sektor pendukung.
T: Apa implikasi jangka panjang dari amandemen ini bagi pertumbuhan dan perkembangan industri crypto dan fintech di UAE?
J: “Diharapkan bahwa amandemen ini akan mendorong pertumbuhan industri di UAE dan, sebagai hasilnya, memperkuat ekosistem pemasok dan bisnis terkait. Hal ini bisa membuat UAE menjadi kekuatan besar di bidang ini.”
Kepastian regulasi yang diberikan di UAE akan membuat banyak bisnis tertarik untuk menetap di lingkungan yang ramah pajak dan berorientasi inovasi.
Terlihat bahwa semakin banyak perusahaan yang tertarik ke UAE, sebuah ekosistem crypto yang kuat dari pemasok, penyedia layanan, dan bisnis terkait dapat berkembang, menjadikan UAE sebagai kekuatan regional, bahkan global, di ruang fintech dan crypto.
Meskipun amandemen ini menawarkan kejelasan, beberapa kompleksitas tetap ada, terutama bagi bisnis dengan operasi lintas batas.
Memastikan kepatuhan membutuhkan pemeriksaan yang teliti atas kewajiban PPN di UAE dan yurisdiksi lainnya.
T: Apakah ada area spesifik di mana bisnis yang beroperasi di sektor crypto dan fintech harus mencari nasihat profesional untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi PPN baru ini?
J: “Undang-undang ini cukup ringkas, dan jelas bahwa cryptocurrency dan aset crypto tercakup di dalamnya. Namun, masih ada area abu-abu, misalnya ketika aset yang mendasari dapat diperdagangkan dengan nilai nyata, seperti barang fisik. Bisnis perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah aset yang ditransfer tersebut akan menimbulkan kewajiban PPN. Selain itu, meskipun crypto dikecualikan dari PPN di UAE, hal ini tidak berlaku di negara lain, sehingga bisnis yang melakukan perdagangan lintas batas disarankan untuk mendapatkan nasihat lebih lanjut guna memastikan tidak memiliki kewajiban pajak di yurisdiksi lain.”
Artinya, meskipun peraturan PPN di UAE menawarkan kejelasan, transaksi lintas batas dan pertukaran aset mungkin tetap memunculkan tantangan pajak. Perusahaan harus berkonsultasi dengan profesional pajak untuk menghindari potensi kewajiban dan memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan di dalam dan luar negeri.
Untuk perusahaan crypto yang beroperasi di beberapa yurisdiksi, transaksi lintas batas sering kali melibatkan berbagai jenis aset, yang bisa menimbulkan risiko pajak tambahan. Bimbingan dari para ahli pajak sangat penting untuk memastikan seluruh persyaratan kepatuhan terpenuhi, baik di dalam maupun di luar UAE.
Tentang Justin Whitehouse
Justin Whitehouse adalah Managing Director di Alvarez & Marsal Tax LLC di Dubai dan memimpin praktik Pajak Tidak Langsung di Timur Tengah.
Dengan lebih dari 30 tahun pengalaman, Whitehouse mengkhususkan diri dalam navigasi peraturan pajak tidak langsung yang kompleks, berfokus pada pengembangan layanan global dan membangun aliansi strategis.
Whitehouse juga berkontribusi dalam perancangan undang-undang pajak tidak langsung di beberapa negara GCC sebelum implementasi PPN. Ia telah memberikan saran kepada klien dari berbagai sektor, termasuk real estat, pariwisata, produk konsumen, dan private equity.
Sebelum bergabung dengan A&M, Whitehouse menghabiskan lima tahun di EY sebagai pemimpin praktik PPN di wilayah London dan 15 tahun di Deloitte dalam berbagai peran kepemimpinan. Ia adalah Chartered Tax Advisor dari Chartered Institute of Taxation.
Tertarik dengan potensi perkembangan crypto di UAE? Temukan crypto yang akan naik yang dapat memberikan keuntungan besar di masa depan. Pelajari lebih lanjut tentang potensi kenaikannya dan buat keputusan investasi yang tepat.
Banyak aset digital baru yang menarik di pasar crypto. Jelajahi ICO Crypto untuk mendapatkan peluang berinvestasi di tahap awal dan raih keuntungan maksimal. Baca selengkapnya untuk memahami mengapa ICO menjadi peluang besar saat ini.
Ingin mendapatkan update terbaru dan peluang terbaik dalam dunia crypto? Bergabunglah dengan grup Crypto News Indonesia di Telegram untuk update langsung dan tips investasi yang bisa meningkatkan portofolio Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk selalu terdepan di dunia crypto.
Tonton juga Berita Terbaru Crypto di Channel Cryptonews Indonesia
Don't miss out
in numbers
