Senat AS Menyarankan Blockchain untuk Uji Aplikasi Keamanan Nasional

Komite Angkatan Bersenjata Senat AS menugaskan Sekretaris Pertahanan, Purnawirawan Jenderal Lloyd Austin, pada 9 Juli untuk mengeksplorasi potensi aplikasi teknologi blockchain dalam meningkatkan manajemen rantai pasokan dan fungsi keamanan nasional lainnya di Departemen Pertahanan AS (DOD).

Laporan Komite Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) untuk tahun fiskal 2025 merinci otorisasi spesifik untuk program Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan program di seluruh pertahanan.

Pengakuan Senat AS atas Potensi Blockchain

Menurut komite, teknologi blockchain berpotensi meningkatkan integritas kriptografi dari rantai pasokan pertahanan, meningkatkan akurasi data, dan mengurangi risiko manipulasi atau korupsi data oleh pesaing sejajar.

Komite Senat mengarahkan DOD untuk mengeksplorasi berbagai kasus penggunaan blockchain guna mencapai tujuan keamanan nasional serta membangun data rantai pasokan yang aman, transparan, dan dapat diaudit.

The US Senate Committee on Armed Services recommends the Department of Defense explore #blockchain technology for national security applications, particularly in supply chain management.

This directive, part of the FY2025 National Defense Authorization Act, aims to enhance data… pic.twitter.com/MrhsGp3KOM

— DA Sails (@da_sails) July 9, 2024

Laporan komite menyebutkan bahwa uji coba harus mencakup program percontohan dan upaya penelitian, mengeksplorasi aplikasi keamanan nasional seperti manajemen rantai pasokan, keamanan siber untuk infrastruktur kritis, dan auditabilitas pengadaan.

Penelitian juga harus menilai manfaat dan risiko blockchain dalam pelacakan dan manajemen rantai pasokan, memeriksa keadaan adopsi blockchain saat ini di AS serta negara-negara seperti China dan Rusia, dan menyediakan estimasi kelayakan dan biaya untuk implementasi.

Komite mengarahkan Sekretaris Pertahanan, Purnawirawan Jenderal Lloyd Austin, untuk mengirimkan laporan tentang area pengujian pada 1 April 2025.

Arahan ini muncul di tengah meningkatnya advokasi adopsi crypto oleh politisi AS, terutama Partai Republik.

Pada 8 Juli, Komite Nasional Partai Republik merumuskan platform kebijakan untuk mendukung cryptocurrency.

Platform ini menekankan pembelaan terhadap hak untuk menambang Bitcoin, memastikan hak warga Amerika untuk menyimpan aset digital secara mandiri, dan memungkinkan transaksi bebas dari pengawasan dan kontrol pemerintah.

Dukungan Nasional yang Meningkat untuk Cryptocurrencies dan Teknologi Keamanan Blockchain

Selain perannya di sektor keuangan, seperti yang terlihat dengan peluncuran infrastruktur blockchain oleh China untuk memfasilitasi transaksi lintas batas yang aman, teknologi ini semakin berkembang menjadi berbagai aplikasi seperti basis data terdesentralisasi yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan.

Negara-negara di seluruh dunia sekarang mengidentifikasi blockchain sebagai alat penting untuk mencegah pemalsuan sambil mengamankan data sensitif. Pendekatan Jerman terhadap blockchain menjadi contoh, dengan negara tersebut fokus pada aplikasi dalam bidang kesehatan.

Kementerian Kesehatan Federal Jerman telah mengeksplorasi potensi blockchain melalui lokakarya dan proyek percontohan, seperti resep elektronik yang aman dan layanan persetujuan pasien yang terdesentralisasi.

CryptoNews melaporkan pada Juni bahwa pemerintah Korea Selatan berencana meluncurkan program dukungan blockchain senilai $14,5 juta sebagai bagian dari upaya mendukung teknologi blockchain.

Sementara itu, Nigeria merupakan negara lain yang bergerak maju dengan rencana terbaru untuk mengembangkan teknologi blockchain lokal, “Nigerium,” di bawah pengawasan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (NITDA).

PRESS STATEMENT

FEDERAL GOVERNMENT APPROVES NATIONAL BLOCKCHAIN POLICY FOR NIGERIA

The Federal Executive Council approved the National Blockchain Policy for Nigeria during its meeting today, the 3rd of May, 2023.  This followed the presentation of a memo by the Honourable… pic.twitter.com/CE7UrAKfjI

— Fed. Min. of Comms, Innovation & Digital Economy (@FMCIDENigeria) May 3, 2023

Inisiatif NITDA ini mengikuti persetujuan kebijakan blockchain nasional Nigeria pada tahun 2023, yang memberikan kerangka hukum untuk adopsi blockchain.

Inisiatif ini sejalan dengan upaya lebih luas Nigeria untuk memanfaatkan teknologi blockchain demi keamanan nasional dan pemberdayaan ekonomi, melanjutkan inisiatif sebelumnya seperti mata uang digital eNaira.

Jika Anda tertarik dengan perkembangan terbaru dalam dunia blockchain dan kripto, baca lebih lanjut tentang crypto yang akan naik. Artikel ini memberikan informasi mendalam tentang koin-koin kripto yang diprediksi akan mengalami kenaikan signifikan di masa mendatang.

Selain itu, jangan lewatkan artikel tentang daftar coin baru. Di dalamnya, Anda akan menemukan informasi terkini tentang koin-koin baru yang akan launching, yang dapat memberikan peluang investasi menarik.