![\"Ilustrasi](\"https:\/\/cryptonews.com\/wp-content\/uploads\/sites\/19\/2024\/03\/1710333964-ai-generated-8103943_1920.jpg\")
<\/p><\/p>
Pada tanggal 11 Maret, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang mengizinkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk menggunakan aset keuangan digital. Salah satunya adalah rubel digital dalam pembayaran internasional.<\/p>
Dengan cepat, Moskow mengesahkan undang-undang tersebut. Tujuannya adalah untuk membantu perusahaan-perusahaan domestik menggunakan token digital dan CBDC untuk menghindari sanksi.\n<\/p>
<\/span><\/p> \nRancangan Undang-Undang (RUU) dengan cepat melewati State Duma pada akhir Februari tahun ini. Duma adalah majelis rendah parlemen Rusia.<\/p> RUU ini telah melewati pembacaan kedua dan ketiga di Duma. Setelah itu, RUU ini akan dibawa ke majelis tinggi, Dewan Federasi, pada tanggal 6 Maret.<\/p> Undang-undang baru ini tampaknya berasal dari Komite State Duma untuk Pasar Keuangan. Komite tersebut telah menyetujui amandemen utama pada 21 Februari.<\/p> Seperti yang dilansir Liputan 6<\/a>, Putin memang mendukung penuh undang-undang ini.<\/p> Menurut laporan RBC, undang-undang ini akan mulai berlaku pada tanggal publikasi resminya. Namun, ada beberapa ketentuan yang akan diberlakukan setelahnya.<\/p> Peraturan ini menetapkan kerangka kerja regulasi untuk melakukan transaksi perdagangan luar negeri menggunakan aset digital sebagai alat pembayaran.\n<\/p> <\/span><\/p> \nAnatoly Aksakov, Ketua Komite, menyebutkan bahwa penggunaan “aset digital” dalam transaksi perdagangan luar negeri akan membantu para importir dan eksportir Rusia.<\/p> Hal ini akan membantu para importir dan eksportir Rusia untuk berkolaborasi secara lebih efisien dengan negara-negara sahabat. Adanya sanksi dari AS, Inggris, dan Uni Eropa hampir menghentikan bank-bank Rusia untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.<\/p> Akibatnya, perdagangan dalam mata uang dolar pun terhenti.Hal ini mungkin berbanding terbalik dengan Bitcoin. Meski penggunaannya luas, namun hingga saat ini Bitcoin belum dianggap mata uang bagi beberapa pakar<\/a>.<\/p> Aksakov mengklaim bahwa perdagangan yang didukung oleh aset digital dapat “mengurangi sebagian dampak sanksi terhadap Rusia.”<\/p> Aksakov juga menyebutkan bahwa beberapa sekutu Rusia “sangat tertarik” untuk menggunakan aset digital dan CBDC dalam kesepakatan perdagangan dengan Moskow.\n<\/p> <\/span><\/p> \nPada tanggal 11 Maret, Putin menandatangani sebuah undang-undang yang memberi Bank Sentral Rusia kekuasaan regulasi baru atas sektor pembayaran.<\/p> Bank ini telah menerbitkan rubel digital dan mengatur ruang aset keuangan digital (DFA) Rusia yang berkembang pesat.<\/p> Meskipun begitu, undang-undang baru ini juga memberi bank kekuasaan untuk mengatur transaksi yang melibatkan aset keuangan digital. Nantinya, Emiten DFA memberikan informasi kepada Bank Sentral terkait informasi penerima aset.<\/p> Karena demikian, maka semua perusahaan yang menggunakan DFA dan CBDC dalam pembayaran harus mencatat semua transaksi pada sistem informasi yang baru dibuat.<\/p> Menurut hukum Rusia, banyak aset digital yang dianggap sebagai DFA. Misalnya, komoditas dan sekuritas digital, hak digital, dan klaim moneter digital.<\/p> Para investor dapat membeli saham digital di perusahaan-perusahaan Rusia yang tidak terdaftar di bawah undang-undang baru ini.<\/p> Russia is weighing options for big tax increases after next week's election, in order to fund Vladimir Putin's invasion of Ukraine https:\/\/t.co\/a6aPXfFSdw<\/a><\/p>\n — Bloomberg (@business) March 11, 2024<\/a><\/p><\/blockquote>Moskow Bertekad Meningkatkan Opsi untuk Perusahaan Trading Internasional<\/b><\/h2>
Putin Menandatangani RUU yang Memberi Wewenang Baru kepada Bank Sentral<\/b><\/h2>
\n